Mukadimah

Bab  I              Nama, Tempat Kedudukan, Waktu

                        Pasal  1 –  Nama

                        Pasal   2 – Tempat Kedudukan

                        Pasal   3 -  Waktu

Bab  II             Azas, Landasan dan Sifat

                        Pasal  4

Bab  III            Tujuan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kegiatan

                        Pasal  5 – Tujuan

                        Pasal  6 -  Tugas Pokok

                        Pasal  7 -  Fungsi

                        Pasal  8 -  Kegiatan

Bab  IV           Logo

                        Pasal  9

Bab  V            Keanggotaan

                        Pasal  10

                        Pasal  11

Bab   VI          Hak dan Kewajiban Anggota

                        Pasal   12 – Hak Anggota

                        Pasal   13 -  Kewajiban Anggota

Bab  VII          Organisasi, Kepengurusan, Masa Jabatan

                        Pasal   14

                        Pasal   15

Bab  VIII         Musyawarah dan Rapat

                        Pasal   16

                        Pasal   17

                        Pasal   18

                        Pasal   19

Bab  IX           Keuangan

                        Pasal   20

                        Pasal   21

Bab  X             Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Organisasi

                        Pasal   22

                        Pasal   23

Bab  XI           Penutup

                        Pasal   24

MUKADIMAH

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tugas dan tanggungjawab semua pihak,  baik keluarga, masyarakat maupun pemerintah.  Pariwisata merupakan salah satu bidang yang mempunyai potensi luas untuk memberikan sumbangsih bagi kekuatan perekonomian bangsa di samping sebagai alat pemersatu  bangsa. Relevansi  pendidikan di bidang  kepariwisataan harus diupayakan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global. Untuk itu peran lembaga-Lembaga Pendidikan Tinggikepariwisataan menjad sangat strategis dalam menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional maupun internasional.

Didasarkan itikad yang luhur serta rakhmat dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pada tanggal 7 Maret 1989 dibentuklah Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai wadah kerjasama, komunikasi dan konsultasi bagi segenap anggotanya, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut.

BAB  I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal  1

N A M A

Organisasi ini diberi nama Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia, yang disingkat HILDIKTIPARI dan untuk keperluan hubungan antarbangsa disebut Association of the Indonesian Tourism Higher Education Institutes atau disingkat ASITEI. 

Pasal  2

TEMPAT KEDUDUKAN

Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia Pusat berkedudukan di Jakarta.

Pasal  3

W A K T U

Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia didirikan pada tanggal  7 Maret 1989 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan  

Bab  II

Asas, Landasan dan Sifat

Pasal  4  :

1. HILDIKTIPARI berasaskan Pancasila

2. HILDIKTIPARI berlandaskan Undang–Undang Dasar 1945.

3. HILDIKTIPARI merupakan organisasi Lembaga Pendidikan TinggiKepariwisataan yang bersifat nirlaba, independen dan demokratis.

Bab III

Tujuan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kegiatan

Pasal  5

T U JU A N

Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia sebagai mitra pemerintah bertujuan :

1. Menghimpun para pengelola dan dosen dari Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata di Indonesia untuk secara bersama memikirkan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan para anggotanya

2. Mendukung upaya pemerintah dengan berperan aktif dalam meningkatkan citra kepariwisataan nasional melalui upaya nyata di bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia di bidang pariwisata.

3. Memikirkan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka turut mensukseskan program pembangungan nasional dalam bidang pariwisata.

Pasal  6

TUGAS POKOK

Himpunan   Lembaga   Pendidikan  Tinggi    Pariwisata

Indonesia   bertugas :

1. Melayani dan melindungi kepentingan anggotanya.

2. Menjembatani kepentingan semua pihak yang terkait mengenai hal-hal yang menyangkut pengembangan sistim pendidikan tinggi pada umumnya dan pendidikan kepariwisataan pada khususnya.

3. Menjaga dan memelihara keserasian, keselarasan dan keseimbangan dengan mengembangkan hubungan kerjasama antar anggota dan pihak lain, baik di dalam maupun di luar jajaran pendidikan kepariwisataan.

Pasal 7

F UN G S I

Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata

Indonesia berfungsi :

1. Menampung usul/saran, pendapat dan keinginan para anggota untuk dijadikan bahan program kerja.

2. Mengadakan upaya untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota serta meningkatkan rasa senasib dan sepenanggungan di kalangan anggota dan tenaga kependidikan bidang Pariwisata.                                                                            

3. Menjadi media komunikasi antara para penyelenggara Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata dengan instansi pemerintah, asosiasi lain yang terkait dan masyarakat pada umumnya.

Pasal  8

K E G I A T A N

Untuk mewujudkan tujuan dan fungsi Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia, diadakan kerjasama yang melibatkan semua anggotanya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memberi manfaat bagi kepentingan bersama serta saling membantu.

Bab IV

Atribut

Pasal  9  :

1. Lambang Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia (HILDIKTIPARI) adalah berupa : rumah joglo, buku dan pena, dibawah lambang terdapat tulisan HILDIKTIPARI dengan warna biru tua.

2. Bendera Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Indonesia (HILDIKTIPARI) berbentuk persegi panjang, berukuran : 110 cm x 165 cm, berwarna dasar : Light Orange, dengan lambang ditengah serta tulisan HILDIKTIPARI dengan warna biru tua.

Bab  V

Keanggotaan

Pasal 10 :

Anggota HILDIKTIPARI adalah Lembaga Pendidikan Tinggi di seluruh Indonesia yang menyelenggarakan program studi bidang kepariwisataan, baik swasta maupun negeri, yang  memenuhi persyaratan    sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah tangga organisasi 

Pasal 11 :

Keanggotaan HILDIKTIPARI berakhir apabila :

1. Anggota yang bersangkutan sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi sudah tidak mempunyai ijin operasional atau dinyatakan dibubarkan.

2. Anggota yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri secara tertulis.

3. Anggota yang bersangkutan tidak mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangga organisasi. 

Bab VI

Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 12 :

 Hak Anggota :

1. Setiap anggota berhak mengikuti semua kegiatan HILDIKTIPARI.

2. Setiap anggota berhak menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan dalam rangka menyalurkan aspirasinya pada forum yang telah ditentukan.

3. Setiap anggota berhak mendapatkan informasi tentang HILDIKTIPARI

4. Setiap anggota berhak memilih dan dipilih dalam kepengurusan HILDIKTIPARI. 

5. Semua hak yang tecantum pada ayat 1 s.d 4, merupakan hak yang dipunyai oleh Anggota Biasa, sedangkan untuk Anggota Luar Biasa hanya berlaku ketentuan pada ayat 1 s.d 3 pasal ini.

Pasal 13

Kewajiban Anggota :

Setiap anggota HILDIKTIPARI mempunyai kewajiban untuk :

1. Menjunjung tinggi martabat bangsa dan negara Republik Indonesia.

2. Menjunjung tinggi dan nama baik HILDIKTIPARI.

3. Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangga.

Bab VII  :

Organisasi, Kepengurusan dan Masa Jabatan.

Pasal 14 :

1. Struktur organisasi HILDIKTIPARI terdiri atas :

   a.      Dewan Pengurus Pusat

   b.      Dewan Pengurus Wilayah

2. Bila   dipandang  perlu    DPP dan DPW dapat mengangkat Dewan Penasihat.

3. Masa jabatan kepengurusan ditetapkan 4 (empat) tahun.

Pasal 15 :

1. DPP.

   a. Ketua DPP adalah Ketua Umum HILDIKTIPARI yang dipilih dalam Musyawarah Nasional     HILDIKTIPARI.

   b. DPP merupakan pengelola kegiatan HILDIKTIPARI secara nasional

   c. DPP dipilih dalam Musyawarah Nasional melalui formatur.

    

2. DPW

   a.  DPW adalah kepengurusan  yang   mengelola wilayah satu atau lebih propinsi.

   b.  Ketua DPW dipilih dalam Musyawarah Nasional, bila dipandang perlu dapat dipilih atau diangkat dalam Rapat Kerja Nasional

Bab VIII

Musyawarah dan Rapat

Pasal  16 :

(1) Musyawarah HILDIKTIPARI terdiri dari

      a. Musyawarah Nasional

      b. Musyawarah Wilayah

      c. Musyawarah Luar Biasa

(2) Rapat HILDIKTIPARI  terdiri dari

a. Rapat kerja Nasional

b. Rapat Koordinasi

Pasal 17  :

(1) Musyawarah Nasional adalah Pemegang  kekuasaan tertinggi HILDIKTIPARI, dilaksanakan  sekurang-kurangnya satu kali dalam empat tahun.

(2) Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan apabila Ketua Umum berhalangan tetap,  mengundurkan diri, atau atas permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga  anggota HILDIKTIPARI.

Pasal 18  :

(1)  Musyawarah   Nasional    mempunyai   tugas  dan   wewenang untuk :

1. Menerima dan mengesahkan atau menolak laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat.

2. Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangga

3. Menetapkan Rencana Strategis HILDIKTIPARI  serta kebijakan umum organisasi.

4. Memilih dan menetapkan Ketua Umum.

5. Memilih ketua DPW.

(2) Keputusan Musyawarah Nasional ditetapkan  secara Musyawarah  untuk mencapai mufakat, dan apabila  tidak tercapai kata mufakat  maka diadakan pemungutan suara dengan korum sebanyak minimal setengah jumlah peserta yang hadir ditambah  satu.

Pasal  19  :

(1) Musyawarah Wilayah adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat wilayah, dilaksanakan sekurang-kurangnya satu  kali dalam 2 (dua) tahun

(2)  Musyawarah Wilayah  mempunyai tugas dan  wewenang untuk :

a.  Menerima dan mengesahkan atau menolak        pertanggungjawaban pengurus DPW.

b.  Menetapkan kebijakan umum HILDIKTIPARI di wilayah.

c.  Menyusun program kerja DPW

d.  Mengusulkan apabila adanya pergantian pengurus DPW pada Rapat Kerja Nasional.

(3) Keputusan   dalam  Musyawarah Wilayah ditetapkan  secara  musyawarah  untuk  mencapai mufakat, dan apabila  tidak    tercapai     mufakat   maka   diadakan  pemungutan   suara   dengan  korum sebanyak  minimal   setengah   jumlah    peserta hadir ditambah  satu. 

Pasal  20 :

(1) Rapat Kerja Nasional adalah Rapat yang dipimpin oleh Ketua Umum dan dihadiri oleh semua Pengurus Pusat, Wilayah  dan anggota HILDIKTIPARI lainnya.

(2) Rapat koordinasi adalah rapat yang dipimpin oleh Ketua Umum atau Wakil yang ditunjuk  oleh Ketua Umum, dilakukan untuk tujuan  mengkoordinasikan segala aspek terkait  kegiatan organisasi.

Bab IX

Keuangan

Pasal  21  :

Keuangan HILDIKTIPARI diperoleh dari ;               

a. Iuran Pokok, dibayarkan satu kali selama menjadi anggota, pada saat mendaftarkan diri secara administrasi.                                          

b. Iuran Tahunan Anggota, dibayarkan setiap tahun, besarnya jumlah iuran ditentukan dalam Musyawarah Nasional.

c.   Sumbangan tidak mengikat baik dari Pemerintah, swasta, dalam maupun luarnegeri.

d.  Hasil usaha dan pendapatan lain yang sah serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22  :

Laporan keuangan HILDIKTIPARI disusun dan dipertanggungjawabkan oleh Pengurus DPP kepada Musyawarah Nasional   

Bab  X

Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Organisasi

Pasal 23  :

Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh Musyawarah Nasional yang dihadiri dan disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota yang hadir ditambah satu.

Pasal 24  :

HILDIKTIPARI hanya dapat dibubarkan melalui Musyawarah Nasiional Luarbiasa, dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota HILDIKTIPARI dan disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota yang hadir ditambah satu.

Bab  XI

Penutup

Pasal 25  :

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini selanjutnya akan diatur dalam Anggaran  Rumah Tangga.

                                                  Ditetapkan di : Jakarta

                                                  Pada tanggal  : ..............

Ketua Umum                                      Sekretaris Jenderal